Infrastruktur

Tingkatkan Hunian Layak, Selama Tahun 2018 Kementrian PUPR Bedah 11.327 Rumah di Sumbar

INTRA – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Selama tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan BSPS untuk 11.327 unit rumah tidak layak huni. 

Dikatakan Khalawi, bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari. “Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit,” kata Khalawi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi program BSPS di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini. 

Selanjutnya pada tahun 2019 ini, tambah Khalawi, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 7.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat akan diperbaiki melalui program BSPS. Bantuan tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 75 Kecamatan dan 263 desa/nagari.

Pada kunjungan kerja tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid hadir mendampingi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla saat berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mufidah Jusuf Kalla mengatakan sangat mengapresiasi program BSPS ini karena dinilai mampu mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka menciptakan rumah yang layak dan nyaman.

Menurut Khalawi, program BSPS di Provinsi Sumbar tersebut merupakan bagian dari program nasional BSPS di tahun 2019, yang ditargetkan secara nasional dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun.

Khalawi mengatakan dalam program BSPS pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. “Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.

Pemberian BSPS dilakukan berdasarkan _readiness criteria_ yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan  Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Dalam kunjungan tersebut, Khalawi beserta Mufidah Jusuf Kalla juga melihat lokasi Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sentra tenun terbesar di Indonesia. Pada lokasi tersebut, Kementerian PUPR juga membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para peserta pelatihan tenun dengan 35 kamar.

Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN tahun Anggaran 2017 dan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Rusun ini terdiri dari tower 3 lantai dengan jumlah 35 unit termasuk 2 unit difable dan tersedia ruang serbaguna. Rusun dapat ditempati sebanyak 70 orang. Penyediaan hunian layak ini merupakan dukungan Kementerian PUPR bagi pelestarian budaya tenun di Indonesia. 

Pembangunannya dikerjakan oleh Kontraktor PT. Adhitama Royal Kontruksi dengan nilai kontrak Rp 9,4 miliar dan pengadaan meubelair dilakukan oleh PT. Anugerah Multikont Mandiri senilai Rp 449 juta.

Penulis : Masade
Foto : Humas PUPR

Enjang Sofyan
Editor Majalah INTRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *