Opini

Menakar Tarif MRT

Djoko Setijowarno (Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang)

INTRA – Setelah resmi beroperasi 24 Maret 2019 oleh Joko Widodo Presiden RI,  PT MRT Jakarta mestinya dapat merebut hati calon penumpang. Langkah yang bisa diambil, misalnya memberiksn promo harga selama periode waktu tertentu.

Untuk tarif, seharusnya bisa diterapkan tarif psikologis dulu maksimal Rp 10 ribu. Dengan tarif sebesar itu, penumpang yang menggunakan MRT Jakarta masih tetap kelas menengah ke atas. 

Masyarakat kelas menengah ke bawah kemungkinan besar tetap menggunakan bus Transjakarta yang bertarif Rp 3.500. Ke depan,  Pemprov. DKI Jakarta bisa menerapkan kartu khusus bagi warga kurang mampu supaya mereka bisa naik MRT Jakarta. 

Pemprov. DKI Jakarta perlu belajar dengan PT KAI melalui anak perusahaannya PT KCJ kala itu melakukan revitalisasi besar-besaran operasional KRL Jabodetabek. Tidak hanya tarif yang dibuat murah, tapi lingkungan stasiun dibuat tertutip dan bersih, jenis kereta diganti yang lebih nyaman, layanan makin bagus dan sistem yang mendukungnya juga diubah. 

Dengan layanan yang bagus, perlahan tarif dinaikkan yang semula jarak terjauh Rp 5 ribu. Pemakai KRL tidak merasa keberatan. Tahun 2013 dalam sehari rata-rata mengangkut sekitar 350 ribu penunpang. Sekarang, hampir enam tahun berselang sudah terangkut rata-rata sehari 1,1 juta penumpang. 

Apa tujuan dibangunnya MRT Jakarta? Untuk mengatasi kemacetan? Siapa yang bikin macet? Apakah pengguna angkutan umum seperti Transjakarta? Atau pengguna kendaraan pribadi? Kalau kendaraan pribadi, yang pakai kendaraan pribadi siapa? Apakah orang mampu atau orang kurang mampu? Kalau sudah begitu, masih mau dibilang MRT Jakarta disubsidi? Subsidinya itu bukan untuk membayar selisih tarif tapi untuk perpindahan dari angkutan pribadi ke angkutan umum. 

Bagi yang sudah memakai Bus Transjakarta tidak perlu beralih ke MRT Jakarta. Tidak ada gunanya jadinya. Perpindahan dari angkutan pribadi ke MRT Jakarta berapa persen dari pergerakan di DKI, berapa persen harapannya. 

Itulah gunanya Business Plan, itulah gunanya Outline Business Case (OBC). Jika tidak ada pengupayaan properti, maka jangan harap juga tarifnya bisa murah. Subsidi itu dianggarkan, tapi pendapatan non core (properti) bisa menjadi solusi untuk meringankan.

Kemudian, apabila perpindahan menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum tidak kunjung terjadi, perlu pembatasan mobilitas kendaraan pribadi sepanjang Bubdaran HI hingga Lebak Bulus. 
MRT Jakarta perlu daya tarik. Persiapan integrasi antarmoda, integrasi tarif, dan pembatasan kendaraan pribadi harus dilakukan.

Integrasi dimulai dari penyediaan sarana angkutan umum nyaman dari semua kawasan perumahan yang berada di daerah penyangga, seperti di Tangerang Selatan dan Depok yang terakses ke Stasiun Lebak Bulus.
Pembatasan kendaraan pribadi dapat berupa electronic road pricing (ERP), kebijakan ganjil genap, tarif parkir mahal, lahan parkir terbatas.

Hasil wawancara terbatas dengan sejumlah pengguna kendaraan pribadi roda empat yang bekerja di Jakarta, dalam sebulan menghabiskan minimal sekitar Rp 7 juta. Biaya itu digunakan untuk gaji pengemudi, beli BBM,  bayar parkir dan tol, serta perawatan kendaraan Jika mereka mau menggunakan transportasi umum untuk bekerja, pengeluaran tidak lebih dari satu juta rupiah.

Masalahnya ketersediaan transportasi umum tidak sampai tempat tinggalnya. Kemudian kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi juga nyaman karena ada pengemudi. Terlebih operasional penggunasn kendaraan pribadi ditanggung instansi tempatnya bekerja. 

Apapun hal itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengupayakan pemakaian transportasi umum semakin tinggi. MRT Jakarta baru terbangun 17 km, masih diteruskan fase kedua dengan panjang 8 km. Dilanjut dengan MRT rute Timur-Barat sejauh 40 km. Sebentar lagi juga dioperasikan LRT Jakarta sepanjang 6 km antara Kelapa Gading – Velodrome Rawamangun yang nantinya harus tersambung hingga pusat Kota Jakarta, rencananya lewat Dukuh Atas menuju Kawasan Pasar Tanah Abang.

Dua tahun lagi LRT Jabodebek (43,5 km) sudah bisa beroperasi dengan tarif Rp 12 ribu. Lintas Cibubur-Cawang (14,5 km) sudah tersambung. Masih dikerjakan lintas Bekasi Timur – Cawang (18,5 km) dan Cawang-Dukuh Atas (10,5 km).

Dengan panjang lintasan MRT Jakarta 17 km, belum banyak atasi kemacetan secara keseluruhan. Pasalnya, rencana moda jalan rel menjadi tulang punggung (back bone) transportasi di wilayah Jabodetabek direncanakan sekitar 230 km. Namun, minimal hanya dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan sepanjang lintasan MRT Jakarta. 

Disclaimer : Isi Diluar Tanggung Jawab Redaksi

Enjang Sofyan
Editor Majalah INTRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *