Infrastruktur

Pedestrian: Apa Kata Mereka Soal Fungsi Trotoar di Jakarta ?

INTRA – Trotoar yang terletak di DKI Jakarta pada umumnya merupakan jalur bagi pejalan kaki yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat 1, disebutkan bahwa Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian, pada dasarnya trotoar diperuntukkan bagi para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Namun faktanya, tak selamanya trotoar difungsikan bagi para pelalu lalang di tengah-tengah himpitan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Sebut saja trotoar di sepanjang Jalan Kuningan Madya, tepatnya di samping Menara Imperium, Jakarta Selatan. Trotoar tersebut tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, di atas trotoar tersebut sedang dibangun tempat untuk pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan pantaun Redaksi INTRA di atas trotoar tersebut terpampang plang yang bertuliskan, “LOKASI USAHA KAKI LIMA NO: JS 048”. Plang itu berlogo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tertulis juga di situ ada 37 pedagang dengan jenis dagangan kuliner. Waktu usaha dari pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

Bukan hanya persoalan PKL yang kian marak menjajakan dagangannya di atas trotoar, juga masih ada permasalahan lainnya. Seperti halnya trotoar yang kerap dilalui oleh para pengendara roda dua ketika jalanan macet. Bahkan, hal lebih mengagetkan ketika trotoar digunakan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor.

Menanggapi polemik trotoar yang ada di DKI Jakarta tersebut, tentunya membuahkan pandangan-pandangan yang pro kontra di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Berangkat dari pro kontra tersebutlah, Wartawan INTRA Enjang Sofyan melakukan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan pendapatnya soal polemik trotoar itu. Berikut ini hasil wawancaranya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono

Kita ingin memberi karpet merah kepada para pejalan kaki. Selama ini terkesan bahwa pejalan kaki selalu dikalahkan oleh kendaraan. Inilah kesempatan kita mengatakan bahwa jalan kaki itu menjadi prioritas. Kita beri karpet merah dengan cara seperti apa?, kita beri fasilitas, trotoarnnya nyaman, lampu jalannya nyaman, kalau jalan malam juga lampunya terang.

Kemudian trotoar tidak boleh untuk pedagang kaki lima (PKL). Jadi fungsinya adalah supaya kita mulai membiasakan diri dengan jalan kaki, kenapa? karena jalan kaki itu sehat, dan itu olahraga. Misalnya kalau orang naik mobil terus bahaya loh, nanti kakinya mengecil dan tidak sehat, nah saya pikir kesehatan itu lebih penting.

Kasubdit Gakum AKBP Budiyanto

Trotoar itu kan untuk pejalan kaki, dan itu fasilitas pendukung jalan yang digunakan untuk ruang para pejalan kaki. PKL yang berjualan di atas trotoar itu kan melarang Perda nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Itu Perda sebagai ujung tombak, sedangkan dari pelaksananya kan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Serta trotoar memang difungsikan untuk pejalan kaki.

 Pakar Tata Kota Nirwono Joga

Trotoar adalah roh kota. kota merupakan simbol peradaban manusia, hanya dengan berjalan kaki warga bisa merasakan atau mengenal langsung kondisi kotanya. Itulah sebabnya kota yg beradab adalah kota yang memanjakan para pejalan kakinya dengan menyediakan trotoar yang aman dan nyaman.

Itu juga yang membuat trotoar berada di puncak piramida penataan kota. Di mana di bawahnya pesepeda, pengguna angkutan umum, dan paling bawah pengguna kendaraan pribadi. Masalahnya kalau di kita piramidanya jadi terbalik. Kota menjadi lebih motoris mengutamakan pengguna kendaraan bermotor dan pribadi, dan pejalan kaki menjadi kasta terendah.

Menata kota itu ada aturannya dan sebagai kota yang beradab, sudah sesuai fungsi dan peruntukkannya masing-masing. Dalam Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 25 dengan jelas melarang orang atau badan berjualan di trotoar. Trotoar dibangun untuk pejalan kaki bukan untuk PKL, atuan sudah jelas dan aturan berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta tidak bisa parsial.

Persoalan penanganan PKL masih banyak yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan hukum. Misalnya PKL didata secara akurat jumlah dan jenis dagangannya kemudian disepakati bersama dikunci untuk data bersama. PKL didistribusikan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan (ada kewajiban menyediakan lahan 10 % untuk PKL). Ditampung di gedung perkantoran di kantin untuk PKL makanan dan minuman, serta diikutkan dalam berbagai festival kesenian budaya dan PKL.

Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen SW Tangkudung

Fungsi trotoar itu tidak pernah berubah yaitu tempat untuk pejalan kaki dan itu sudah ada aturannya. Trotoar itu bagian dari jalan tapi untuk pejalan kaki, kalau kemudian fungsinya di beberapa tempat untuk PKL itu kan harus ada penertiban. Nah kalau PKL berjualan di trotoar mungkin masih bisa dalam jangka waktu tertentu misalnya malam hari.

Misalnya pada malam hari itu bisa dijadikan wisata kuliner, tetapi harus disediakan tempat pejalan kakinya. Missal 50-50 (persen) untuk pejalan kaki dan PKL. Tapi itu juga harus bersifat sementara, harus di jam-jam tertentu dan harusnya sih tidak jadi permanen.

Dewan Kehormatan Koperasi OK OCE Duren Sawit Thopaz Nugraha Syamsul

Fungsi trotoar jelas adalah fasilitas yang utamanya diperuntukkan untuk pejalan kaki agar dapat menjamin keselamatan pejalan kaki dan tidak mengganggu lalu lintas. Dan beberapa trotoar di Jakarta sangat layak dan bisa dikatakan mampu berfungsi ideal dari tujuannya. Jika kita masuk kepada masalah yang dimana banyak PKL berjualan di atas trotoar menurut saya adalah benar bahwa trotoar bukan tempat untuk berjualan itu menyebabkan fungsi trotoar tersebut terganggu,

Dan masalahnya ialah merupakan masalah baru yakni masalah pemfasilitasan PKL atau UMKM saja bukan lagi masalah pada trotoar atau pembangunan trotoarnya. Pihak terkait hanya perlu mencari formula untuk mensterilkan trotoar dari PKL dan memfasilitasinya dengan cara-cara beradab dan bernegara. Itu satu dan kemudian masalah tersebut harusnya menjadi pengingat pemerintah akan hal yang belum diperhatikan yakni PKL atau UMKM.

Saran saya untuk permasalahan ini bisa seperti ditentukan hari dan lokasi untuk hanya penyaluran PKL dan UMKM seperti car free day atau bazar mingguan misalnya. Bisa juga sedikit menduplikasi yang di lakukan Mantan Wali Kota Ridwan Kamil di Bandung dengan memberikan space untuk PKL dan diatur secara profesional.

Bahkan jika diperhatikan secara serius pemerintah harusnya mengembangkan koperasi kewirausahaan masyarakat dalam bentuk mini market seperti alfa dan indomaret. Tapi hanya khusus untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan sistem waralaba yang dikelola oleh pemerintah atau koperasi-koperasi setempat binaan pemerintah. Saya lebih concern di solusi ini, karena saya sudah bentuk koperasi binaan dan mini market penampung usaha warga yang kita namakan RPK (Rumah Pangan Kita) bekerja sama dengan Bulog.

Jubir PSI DKI Jakarta Andi Anggana

Trotoar adalah jalur pejalan kaki (pedestrian). Jadi difungsikan saja sebagaimana mestinya. Yaitu untuk mereka pejalan kaki yang hilir mudik di bahu jalan. Karena kalau tidak ada trotoar pejalan kaki ini bisa terkena hal-hal yang berbahaya dari arus lalu lintas kendaraan di jalan.

Seharusnya PKL itu dilokalisasi di zona tertentu. Jangan kemudian disatukan dengan hilir mudik pejalan kaki. Bentuknya seperti apa?, Pemprov harus mampu melobi beberapa gedung yang dekat dengan area jalan untuk membuka ruang untuk mengakomodir para PKL ini agar lebih tertib. Gedung-gedung itu juga diberikan kompensasi dari Pemprov terkait pemberian lahan buat zonasi dan lokalisasi PKL. Jadi menguntungkan semua.

Ojek Online Jakarta Pusat Beni

Saya setuju saja kalau PKL ada yang berjualan di atas trotoar. Kita ini kan masyarakat susah, kelas bawah jadi ya setuju-setuju saja. Lagian ekonomi kan lagi seperti ini, susah cari nafkah. Kalau mereka tidak berjualan ya mau siapa yang bantu soal ekonominya. Lagian kalau saya lihat di atas trotoar itu biasanya masih ada space kosong kok. Jadi dibagi saja antara pejalan kaki dan pedagang kaki lima itu. Yang terpenting tidak saling mengganggu dan sama-sama mencari nafkah kok.

PKL Mie Ayam Kuningan Jakarta Selatan Lasno

PKL di trotoar gak masalah buat saya, karena saya kan gak mengganggu pejalan kaki juga. Pedagang kaya kita cuman nyari nafkah buat keluarga. Kita juga minta perhatian pemerintah supaya ada jalan terbaik untuk kita pedagang supaya tetap bisa mencari nafkah. Saya juga minta pemerintah agar bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk berjualan. Yang terpenting kita gak mengganggu pejalan kaki.

PKL Warkop Kuningan Jakarta Selatan Malih

Kami di sini berjualan untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri. Ya saya tau sebenarnya ada yang bilang kalau berjualan di atas trotoar itu tidak diperbolehkan, tapi kita juga bingung nyari nafkah mau bagaimana lagi kalau tidak berjualan. Sedangkan makin ke sini nyari uang makin sulit. Akhirnya kita berjualan di atas trotoar demi mencari nafkah dan untuk biaya hidup sehari-hari.

Karyawan Swasta Jakarta Timur Eko Winarto

Saya tidak setuju jika PKL ada di atas trotoar. Karena fungsinya trotoar adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk jalur kendaraan, parkiran, apalagi sebagai lapak PKL.Terkait dengan adanya PKL yang berdagang di atas trotoar, menurut saya keberadaan mereka sangat mengganggu pengguna pejalan kaki  yang sedang melintas diatas trotoar.

Karena keberadaan mereka yang berjualan di atas trotoar, mau tidak mau pejalan kaki harus turun ke jalan raya untuk melanjutkn perjalanannya. Pertanyaan saya siapa yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan yang tanpa kita duga?, mengingat kondisi jalan raya ibu kota yang semakin hari semakin padat.

Karyawan Swasta Jakarta Selatan Lois Gencayo

Saya sebagai pejalan kaki fine-fine aja mengenai PKL, tidak merasa terganggu, toh kita juga terbantu. Misalnya mau minum, beli makanan, atau mau beli sesuatu yang penting, yang kadang kita butuh secara dadakan, tanpa harus mencari-cari warung sudah ada di dekat kita. Kita tau sendiri bagaimana penggunaan transportasi umum di Jakarta, lebih banyak penggunanya daripada persediaan kendaraan. Sehingga menyebabkan kita harus nunggu berjam-jam ya kadang suntuk butuh minum atau ngopi, kadang laper butuh makanan instan, jadi sangat membantu.

Untuk kebijakan pemerintah yang mengizinkan beberapa titik untuk PKL, bagus sih setidaknya PKL punya kesempatan untuk mencari nafkah tanpa harus takut-takut di usir, dan di sisi lain seperti yang dikatakan sebelumnya para pejalan kaki juga bakal mudah terbantu dengan adanya dagangan PKL. Tapi ya tetap harus ada beberapa pertimbangan kayak penataan dan sebagainya. Jadi dari sisi estetika pun enak, gak menurunkan nilai Jakarta sebagai Ibu kota Negara.

Bahkan kalau saya pribadi menganggap jika PKL itu salah satu khas dari Indonesia, bahkan kalau orang luar mau bikin film dengan memasukkan beberapa adegan latarnya Indonesia, biasanya salah satu setting yang diambil yaitu adanya PKL di latar. Jadi menurut saya, lebih bagus lagi jika pemerintah bisa mensupport PKL atau memberi ruang, tapi harus memantapkan terlebih dahulu untuk penataan agar jadi lebih enak dilihat.

Mahasiswi Universitas Mercu Buana Dea Rizki

Sebenarnya susah sih di Jakarta kalau ngelarang PKL. Kasihan mereka kan mencari nafkah juga. Tapi memang tidak boleh juga PKL ada di trotoar, nanti kita pejalan kaki lewat mana. Pejalan kaki tunanetra dan pengguna kursi roda bagaimana lewatnya kalau trotoar dipakai PKL. Masa kita harus lewat jalan bawah (jalan raya) itu kan membahayakan.

Bahkan trotoar juga bukan dipakai untuk PKL saja, tapi banyak juga dipakai untuk tempat parkir, jadi kita kalau lewat bener-bener ke tengah jalan. Banyak juga orang-orang yang dijambret tasnya karena dia jalan di bawah trotoar.

Kalau memang mau diizinkan parkir dan PKL di atas trotoar seharusnya dikasih sedikit celah untuk para pejalan kaki. Terutama tunanetra dan pengguna kursi roda. Agar semua masyarakat terjamin keselamatannya dan terhindar dari bahaya.R

Penulis : Enjang Sofyan
Foto : iNews/Dok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *