Laut Transportasi

Mewujudkan Standar Pelayaran di Pelabuhan

INTRA – Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan patut mendapat perhatian.  Peran dan tanggungjawab otoritas pelabuhan sangat diharapkan.

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi dimana aktifitas perdagangan berlangsung tanpa barrier dan tanpa batas (borderless), standar pelayanan pelabuhan yang diterapkan otoritas pelabuhan menjadi kunci utama keberhasilan.

Harapan inilah yang disampaikan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan RI Agus H. Purnomo saat membuka Focus Group Discussion (FDG) yang mengulas kinerja pelayanan operasional pelabuhan bagi operator pelabuhan yang diusahakan secara komerisial, (18/10) lalu di Jakarta.

Dirjen Hubla meminta kepada para penyelenggara pelabuhan, utamanya Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mampu menciptakan standar kinerja operasional pelabuhan yang efektif dan efisien serta dapat mengambil contoh standar pelayanan pada pelabuhan-pelabuhan terbaik di dunia.

“Kita juga harus mampu menciptakan biaya logistik yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, kita juga perlu untuk meningkatkan kompetisi dan jangan pernah takut berkompetisi, misalnya dengan mendorong swasta untuk menjadi operator pelabuhan,” ungkapnya. Ia berharap pada para penyelenggara pelabuhan untuk membuka mindsetnya dan menyadari bahwa regulator adalah yang mengatur bukan yang diatur sehingga law inforcement harus ditegakkan.

Sebelumnya standar pelayanan pelabuhan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/18/DJPL-16 tanggal 12 Juli 2016 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial. Namun peraturan tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, atau sampai dengan 11 Juli 2017. Kini penyelenggara pelabuhan wajib menetapkan standar kinerja pelayanan operasionalnya masing-masing.

Karena itu, Dirjen Hubla mewajibkan kepada setiap Otoritas Pelabuhan Utama dan KSOP untuk menetapkan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada masing-masing wilayah kerjanya dan melakukan evaluasi setiap tahunnya.

“Kemenhub berharap Otoritas Pelabuhan selaku regulator pelabuhan bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan selaku operator pelabuhan dapat menyusun standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang dapat memacu peningkatan kinerja terminal dan pelabuhan tersebut,” terang Dirjen Hubla Agus.

FGD yang di ikuti para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kepala Kantor KSOP di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut pada 18-19 Oktober lalu, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para penyelenggara pelabuhan dalam menyusun standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan sebagai bahan dalam mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja pelayanan operasional di suatu pelabuhan. 

“Kami berharap melalui FGD ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang diusahakan secara komersial yang sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional serta mengukur tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan,” ungkapnya.

Penulis : Masade
Foto : instagram/gmontadaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *