Laut Transportasi

Membangun Konektivitas dengan Pelayaran Printis

INTRA – Andil dalam mobilitas orang dan barang, pelayaran perintis mampu merangkai konektivitas dengan menyentuh daerah terpencil. Peran strategis dalam pemerataan perekonomian nasional.

Geografis Negara Indonesia dengan ribuan pulau yang tersebar membutuhkan jasa angkutan laut yang ideal dan mumpuni. Karena itu pelayaran perintis menjadi solusi dalam mendukung mobilitas orang maupun barang sekaligus berperan dalam pemerataan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H Purnomo menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan melalui terus berupaya meningkatkan pelayanan pelayaran perintis guna terus meningkatkan konektivitas antara pulau di wilayah Indonesia serta meningkatkan perenomian dan kesejahteraan di daerah-daerah yang belum terdapat pelayaran komersial.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  menyebut, penyelenggaraan pelayaran perintis pada tahun 2017 terdapat 96 trayek, dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp 943.992 Miliar. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 113 trayek, dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp 1.102 Triliun, “Dimana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum,” ungkapnya.

Ia pun meminta agar ke depan penyelenggaraan pelayaran printis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

“Untuk itulah, saya minta kepada semua pihak terkait terus mengupayakan agar pelayaran perintis memiliki kemampuan beroperasi secara optimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya,” tegas Dirjen Agus.

Ia menegaskan evaluasi pola pelayanan maupun operasional kapal-kapal perintis yang telah berlangsung selama 20 tahun juga akan dilakukan. Karena itu, Dirjen Agus menilai perlu dilakukan langkah evaluasi sejumlah trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil, atau trayek yang masih perlu ditingkatkan, “Bahkan bila perlu ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan,” ujarnya menilai.

Karena jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60% tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Selain itu, lanjut Agus, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10%, “Kita ingin agar dana subsidi yang dikeluarkan pemerintah lebih efektif dan efisien,” terang Dirjen Agus.

Ke depan pemerintah akan menerapkan beberapa model pengelolaan dan pengoperasian kapal perintis. Diantaranya adalah model Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan model sistem sewa aset.

Ditjen Perhubungan Laut berharap agar pelayanan kapal perintis tidak terputus, meskipun kapal yang melayani trayek tersebut masuk perawatan atau docking, “Selama ini, bila kapal perintis masuk docking, pelayanan kepada masyarakat sering mengalami hambatan karena ketidaktersediaan kapal pengganti,” terangnya.

Untuk itu solusinya adalah dengan menyerahkan docking kapal perintis kepada operator yang tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah. Sementara biaya docking kapal akan ditalangi terlebih dahulu oleh operator, yang kemudian diganti oleh pemerintah dengan sistem reimburse.

Dirjen Hubla juga meminta agar ke depan penyelenggaraan pelayaran perintis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Penulis : masade
Foto: masade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *